HEADLINE NEWS
Kian Menjanjikan, Milenial hingga Artis Meraup Untung dari Bisnis Pertanian >>> Maslahat Kepada Umat, MUI Dukung Program Pertanian Kementan >>> Sapa Penyuluh se-Indonesia, Mentan SYL Perintahkan Harmonisasi dan Cek Lapangan >>> Kementan Dukung Jabar Ekspor Ubi Jalar ke Hongkong >>> Gubernur Jabar Ridwan Kamil Lepas Ekspor 30 ton Ubi Jalar ke Hongkong >>> Atasi Anjloknya Harga, Penyuluh Karangploso Olah Cabai Jadi Produk Olahan >>> Petani Bogor Panen Padi Organik, Kementan Dorong Korporasi Pertanian >>> Mentan Syahrul Buka Musyawarah Nasional Aspphami >>> DPR Apresiasi Peningkatan Kualitas Kerja Eselon 1 Kementan >>> Kabupaten Touna Sukses Ekspor Jagung, Kementan Dorong Kembangkan Korporasi Pertanian >>> Kementan Maksimalkan Penggunaan Alsintan di Lokasi Food Estate dengan Bimtek >>> Komisi IV DPR RI Dorong Kementan Jamin Ketersediaan Bibit Unggul di Seluruh Indonesia >>> Guru Besar UGM Ajak Semua Pihak Dukung Pembangunan Pertanian >>> Bupati Sebut Proyek Food Estate Peluang Besar Untuk Masyarakat Humbahas >>> Mentan SYL Serius Garap Food Estate di Pulang Pisau, Kalteng >>> Masyarakat dan Mahasiswa Kalteng Dukung Program Food Estate >>> IKA Fakultas Pertanian UNHAS Wilayah Jabodetabek Arifin Tasrif Dukung Kementan Dalam Penyediaan Pangan Serta Peningkatan Devisa Negara di Tengah Pandemi Covid-19 >>> Presiden Jokowi) Meminta Masyarakat Indonesia Menerapkan Budaya Tidak Membuang Makanan (Food Waste) >>> Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Akhmad Musyafak: Kinerja Ekspor Pertanian Pada Periode Agustus 2020 Mengalami Peningkatan Menjadi USD 2,4 Miliar Dibanding Tahun 2019 Yang Hanya USD 2,2 Miliar >>> Warso Farm Siap Kembangkan 13 Hektar Lahan Buah Naga dan Durian
Banner Banner Detail Atas
Banner Banner Detail Kanan

KLHK Meminta Pengadilan Segera Eksekusi Perusahaan Perusak Hutan

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
26 October 2018, 14:23
KLHK Meminta Pengadilan Segera Eksekusi Perusahaan Perusak Hutan
Jakarta, (CB) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, untuk mengeksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 460 K/Pdt./2016, tanggal 18 Agustus 2016, terkait gugatan Pemerintah terhadap PT. Merbau Pelalawan Lestari (PT. MPL) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

"Eksekusi ini merupakan kewenangan mutlak dari Ketua PN Pekanbaru. Beliau sudah mempelajari berkas-berkas perkara PT. MPL, dan segera melakukan langkah-langkah eksekusi," tutur Dirjen Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani, dikutip dari website KLHK.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PN Pekanbaru, YM Bambang Myanto sepakat untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap Putusan MA dimaksud.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI, PT.MPL terbukti merusak 7.463 ha kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kerusakan itu telah menyebabkan kerugian lingkungan sebesar Rp 16,2 triliun.

Rasio Ridho mengungkapkan, langkah eksekusi penting untuk efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup. Hal ini juga upaya untuk mengembalikan kerugian negara serta pemulihan terhadap lingkungan yang rusak. "Penundaan eksekusi tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan, dan melanggar hak-hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga menurunkan kewibawaan negara,” lanjutnya.

Terkait dengan konsistensi dan komitmen KLHK melawan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan selama ini, Rasio Ridho menyatakan pihaknya tidak akan mundur. "Kita akan terus memperjuangkan hak-hak untuk keadilan lingkungan, dan hak-hak konstitusi, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tegas Rasio Ridho.

Kedatangannya ke PN Pekanbaru kali ini, Rasio Ridho didampingi oleh Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK Jasmin Ragil, dan Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung RI.

Pada kesempatan tersebut, Ragil menyampaikan bahwa selain eksekusi PT. MPL, KLHK juga sudah meminta Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk segera mengeksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) terhadap perkara kebakaran lahan yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam yang sudah berkekuatan hukum. PK MA menetapkan PT. Kallista Alam membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 366 miliar. "Pelaksanaan eksekusi terhadap PT. MPL dan PT. Kallista Alam tidak dapat ditunda lagi. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan," kata Ragil.

Lebih lanjut, Ragil menambahkan bahwa saat ini KLHK menggugat secara perdata 18 korporasi yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Total putusan ganti rugi, dan biaya pemulihan lingkungan yang sudah inkracht mencapai Rp. 18,3 T. red
Banner Banner List Kiri 1
RECENT POST
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Tim RKW Bergerak Cepat Tanggulangi Kebakaran Hutan di Probolinggo
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
18 October 2018, 15:35
Tim RKW Bergerak Cepat Tanggulangi Kebakaran Hutan di Probolinggo
Setelah berjibaku selama 6 hari, akhirnya api dapat dipadamkan pada 17 Oktober 2018. Dan estimasi luas hutan yang terbakar kurang lebih 50 hektar dengan tegakan mayoritas berupa cemara gunung (Casuarina junghuniana).
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Manggala Agni Bantu Penanganan Bencana di Palu Donggala dan Sigi
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
19 October 2018, 19:31
Manggala Agni Bantu Penanganan Bencana di Palu, Donggala, dan Sigi
“Manggala Agni bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dalam melakukan distribusi bahan makanan ke posko-posko pengungsian di Desa Sada Unta, Lore Lindu dan bersama LSM KUN juga melakukan penanganan medis korban di posko pengungsian di Desa Tufa Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi".
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KLHK Lantik Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
19 October 2018, 21:49
KLHK Lantik Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
“Dengan cara itu, kita bisa membangun keterpaduan, keintegrasian, memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan nasional".
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Menteri LHK Penanganan Global Pencemaran Laut Makin Penting
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
26 October 2018, 13:01
Menteri LHK: Penanganan Global Pencemaran Laut Makin Penting
Dari 108 negara anggota sudah terdaftar 89 negara yang akan hadir dengan sebanyak lebih kurang 300-400 pejabat pemerintah di dunia yang akan hadir.